Hukum Perdata

1.1  Sejarah singkat hukum perdata yang berlaku diIndonesia
Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa.

Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa kontinental Hukum perdata romawi, disamping ada hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. diterimanya hukum perdata romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara – negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau – balau, dimana tiap – tiap daerah selain mempunyai peraturan – peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda – beda.

Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. akibat ketidakpuasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum dan keseragaman hukum.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “Code Civil des Francais” yang juga dapat disebut “Code Napoleon”,karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan sebagian dari Code Napoleon.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jernonia dan Hukum Cononiek.
1.2  Pengertian dan keadaan hukum perdata di Indonesia
Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat.

Perkataan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.

Untuk Hukum privat materiil ini ada juga yang menggunakan dengan perkataan Hukum Sipil, tapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan nama Hukum Perdata saja, untuk segenap peraturan Hukum Privat materiil (Hukum perdata materiil).

Dan pengertian dari Hukum Privat (Hukum Perdata Materiil)ialah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan didalam masyarakat dan kepentingan dari masing – masing orang yang bersangkutan. dalam arti bahwa di dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu.

Di samping Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formil yang lebih dikenal sekarang yaitu dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.
Keadaan Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia

Mengenai keadaan Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia bisa kita katakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :

1. Faktor Ethnis disebabkan keanekaragaman Hukum Adat bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bunga.

2. Faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan yaitu :

1.      Golongan Eropa dan yang dipersamakan

2.      Golongan Bumi Putera (Pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.

3.      Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)
1.3 Sistematika Hukum Perdata

Sistematika Hukum Perdata kita (BW) ada dua pendapat, pendapat yang pertama yaitu dari pemberlaku undang – undang berisi :

Buku I : Berisi mengenai orang. di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku II : Berisi tentang hal benda. dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris

Buku III : Berisi tentang hal perikatan. di dalamnya diatur hak – hak dan kewajiban timbal balik antara orang – orang atau pihak – pihak tertentu.

Buku IV : Berisi tentang pembuktiaan dan daluarsa.di dalamnya diatur tentang alat – alat pembuktian dan akibat – akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.
I. Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak – hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksankan hak – hak itu dan selanjutnya tentang hal – hal yang mempengaruhi kecakapan – kecakapan itu.

II. Hukum Kekeluargaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu : Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
III. Hukum Kekayaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat.

–          Hak seorang pengarang atas karangannya.

–          Hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak untuk pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.
IV. Hukum Warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. di samping itu Hukum Warisan mengatur akibat – akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Referensi : Berbagai Referensi

Tentang sonny agasi

terserah deh mau komentar aapan..hahahaha
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s